timurpost.ID
 |
| Sri Mulyani Kucurkan Rp 75 Triliun Demi Bangun Infrastruktur Digital |
timurpost.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 75 triliun untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur digital sejak tahun 2019 hingga 2022 mendatang.
"Kita alokasikan total investasi APBN untuk infrastruktur digital Rp75 triliun semenjak tahun 2019 hingga 2022," ujar Sri Mulyani dalam acara Opening Ceremony The 3rd Indonesia Fintech Summit 2021, Sabtu (11/12).
Sri Mulyani merinci, porsi pembiayaan APBN untuk investasi pembangunan infrastruktur digital pada 2019 lalu mencapai Rp7 triliun. Sedangkan, di tahun 2020 nilai pembiayaan pembangunan infrastruktur digital melesat menjadi Rp10 triliun.
"Sementara sisa anggaran digunakan untuk pembiayaan di tahun 2021 dan tahun 2022," terangnya.
Bendahara Negara ini menerangkan, keputusan pemerintah untuk mengalokasikan pembiayaan infrastruktur digital guna mendukung transformasi digital di Tanah Air. Menyusul, masih adanya sejumlah wilayah di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai.
"Oleh karena itu, di dalam APBN pemerintah terus melakukan investasi di bidang infrastruktur digital semenjak tahun 2019 hingga 2022," tandasnya.
Transaksi Uang Elektronik Naik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, nilai transaksi uang elektronik di Indonesia meningkat lebih dari 100 kali lipat. Yakni dari Rp2 triliun di 2012 menjadi Rp205 triliun pada 2020 lalu.
"Ini menggambarkan dalam kurun waktu kurang dari satu dekade kenaikan (transaksi uang elektronik) lebih dari 100 kali lipat. Jadi, kita tidak hanya menggambarkan tentang pertumbuhan linier single digit, ini adalah eksponensial," ujar Sri Mulyani dalam acara Opening Ceremony The 3rd Indonesia Fintech Summit 2021, Sabtu (11/12).
Sri Mulyani bilang, tingginya peningkatan nilai uang elektronik digital di Tanah Air tak lepas dari perubahan perilaku masyarakat untuk lebih memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai transaksi ekonomi.
Mengingat, adanya sejumlah kemudahan yang ditawarkan teknologi digital dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
"Selain itu, ini diakselerasi dengan adanya pandemi Covid-19," imbuhnya.
