timurpost.ID
 |
| Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berbincang dengan Wali Kota Gorontalo saat meninjau kesiapan RS Otanaha beberapa pekan lalu. (Foto: Dok. Kominfo). |
timurpost.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Gorontalo naik menjadi level 4. Kenaikan ini hanya berselang tiga hari dari Instruksi Mendagri Nomor 26 tahun 2021. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Gubernur Gorontalo dengan unsur Forkopimda, Wali Kota, Camat dan Kelurahan yang berlangsung daring, Jumat (29/7/2021).
“Memang untuk Imendagri 26 kita di Kota Gorontalo level 3. Namun hingga kini kasus konfirmasi di kota sudah 37,13 per 100 ribu penduduk. Begitu juga dengan kematian tingkat tiga, karena dia meningkat 3,6 berarti ada 7 orang per Minggu,” kata Kadis Kesehatan dr. Yana Yanti Suleman dilansir humas Provinsi Gorontalo.
Peningkatan level 4 patut diwaspadai oleh semua pihak. Indikator paling tinggi yakni kondisi rawat inap yang berada di level 4 yakni 37,4 per 100 ribu penduduk. Mengertinya, ada 74 orang yang dirawat per Minggu jika total jumlah penduduk kota 200 ribu orang.
Tingkat hunian rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Kota Gorontalo juga sudah berada di angka yang mengkhawatirkan. Sudah 86,4 persen kapasitas tempat tidur terisi. Total 118 tempat tidur di RS Aloei Saboe sudah terisi 102 tempat tidur.
“Begitu juga di rumah sakit Otanaha pak gub. Mohon izin, dari total 37 tempat tidur sudah 27 yang terisi atau 79,4 persen. Sehingga itu penting bagi kita mengaktifkan plan B untuk penambahan gedung baru khusus penanganan covid-19,” bebernya.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie nampak tegas saat memberi arahan ke Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Ia meminta Wali Kota serius menindak setiap pelanggaran protokol kesehatan.
“Kalau semua kita melaksanakan penuh rasa tanggungjawab pasti tidak begini kota. Ini kota pusat pemerintahan. Kita gerakkan semua. Kami semua siap mendukung tapi pak wali kota di depan,” kata Rusli.
Ia mencontohkan masih banyak kasus kerumunan yang belum ditindak. Aparat hingga kecamatan dinilai belum cukup intens melakukan pemantauan dan pembinaan kepada warga baik di pasar tradisional, cafe dan restoran hingga hajatan pesta warga.
“Khusus kota harus segera action pak wali. Ini mencekam, mengkhawatirkan. Mohon maaf pak wali kota, saya melihat satpol tidak ada. Termasuk camat, lurah. Yang ada cuma TNI Polri padahal TNI Polri ini hanya pendukung. Saya dapat laporan,” imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Gubernur Idris Rahim. Ia menilai rapat semacam ini sudah berulang kali namun implementasi di lapangan masih kurang. Ia berharap ada langkah konkrit dari wali kota yang bisa segera dirasakan dampaknya.
“Kota Gorontalo ini ada 9 kelurahan 50 kecamatan semuanya sudah punya posko. Kita punya aparat. Sehingga kami inginkan ini jadi rapat terakhir. Tentunya Pak Wali bisa mengambil alih penanganan covid-19 di Gorontalo. Hari ini mungkin bisa buat pernyataan bisa turun dari level 4 ke level 3,” tutur Wagub.
Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyebut aparaturnya sudah melaksanakan upaya upaya prepentif. Sejak Senin pada rapat kemarin, pihaknya sudah mengambil langkah membuat posko di pasar mingguan.
“Senin kemarin itu waktu video diputarkan, hari Selasa ini sudah turun. Di situ sudah ada posko selain sosialisasi masker di situ juga kita gunakan untuk vaksinasi. Tempat tempat makan jangan dilihat masih buka, tapi sudah tidak melayani makan di tempat,” beber Marten.
Ia mengajak semua pihak untuk turun bersama melakukan pemantauan. Marten bisa meyakinkan bahwa kerumunan dan penangan protokol kesehatan di Kota Gorontalo sudah terkendali.
