Polri Perkuat Ketahanan Pangan 2026, Gandeng Kementan hingga Bulog

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog

timurpost.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk mengawal produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan petani binaan Polri memperoleh dukungan permodalan dan kepastian pasar.

Rakor yang berlangsung di Mabes Polri itu juga diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Polri Evaluasi Program 2025, Siapkan Strategi 2026

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa rapat koordinasi dilakukan untuk mengevaluasi capaian program ketahanan pangan tahun sebelumnya sekaligus menyusun langkah lebih kuat pada 2026.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Karena itu, rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 menjadi lebih baik,” kata Brigjen Pol Langgeng.

Polri Dorong Akses Modal Petani lewat KUR Himbara

Di sisi hulu, Polri mendorong petani jagung mengatasi persoalan permodalan dengan memfasilitasi akses pembiayaan melalui perbankan Himbara. Salah satu program yang didorong adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Implementasi program tersebut telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis. Para petani di daerah tersebut mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.

Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, yang hadir mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.

Polri dan Bulog Jaga Harga Jagung di Tingkat Petani

Selain mendukung permodalan, Polri juga berupaya melindungi petani dari permainan harga di tingkat lapangan. Polri menilai petani kerap terpaksa menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Polri memperkuat kerja sama dengan Perum Bulog agar hasil panen petani dapat terserap dengan harga yang lebih baik.

Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian yang berpihak ke petani, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” ujar Brigjen Pol Langgeng.

Targetkan Lahan Tidur Produktif dan Petani Lebih Sejahtera

Program ketahanan pangan Polri juga diarahkan untuk membuka lahan tidur agar lebih produktif. Selain itu, program ini diharapkan dapat membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak serta meningkatkan produksi jagung nasional.

Dengan pendampingan manajerial yang lebih terarah, Polri optimistis petani dapat meningkatkan produktivitas sekaligus membayar pinjaman modal secara tepat waktu.

Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan kesejahteraan petani jagung di Indonesia dapat meningkat secara berkelanjutan.