Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan
timurpost.id - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan menggelar rapat analisis dan evaluasi (Anev) secara daring, Senin (tanggal), guna mempercepat capaian target tambahan produksi jagung nasional sebanyak 4 juta ton pada 2025.
Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB itu diikuti oleh jajaran Kementan serta Gugus Tugas Polri, mulai dari Mabes Polri hingga Polda Papua. Agenda utama Anev kali ini adalah evaluasi program strategis penanaman jagung seluas satu juta hektare di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Dr. Yudi Sastro, dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknya telah memetakan potensi lahan dan menyiapkan bantuan berupa benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pendampingan teknis dari Tim Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).
“Tantangan utama kami adalah keterbatasan kelembagaan di tingkat desa. Untuk itu, peran Polri sangat strategis sebagai jembatan penghubung antara Kementan dan kelompok tani agar program ini berjalan optimal,” ujar Yudi.
Kementan juga telah menyusun petunjuk teknis penanaman jagung, termasuk pengadaan 10 unit traktor roda dua guna mendukung percepatan realisasi tanam di daerah.
Salah satu bahasan penting dalam Anev adalah permasalahan di lahan jagung seluas 12 hektare di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua. Tanaman jagung di lokasi tersebut mengalami pertumbuhan tidak optimal akibat kesalahan penanganan awal dan curah hujan yang tinggi.
“Kami telah menurunkan penyuluh pertanian serta tim BSIP ke lokasi untuk memberikan pendampingan dan memastikan distribusi bantuan alsintan berjalan baik,” jelas Yudi.
Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan berfungsi sebagai penggerak sekaligus penghubung antara Kementan dengan kelompok tani hingga ke tingkat desa. Dengan dukungan Bhabinkamtibmas dan Polsek setempat, Polri berperan dalam pembentukan kelompok tani, pendampingan komunikasi dengan dinas pertanian, hingga pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran.
Polri menjalankan Program Pemanfaatan Lahan Produktif melalui dua metode: penanaman monokultur oleh kelompok tani dan pola tumpangsari pada lahan tanaman belum menghasilkan (TBM) milik perusahaan mitra, termasuk PTPN dan Perhutani.
Wakil Ketua Gugus Tugas Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, menjelaskan bahwa seluruh proses monitoring dan evaluasi program dilakukan melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Aplikasi ini menjadi inovasi digital yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap pendataan lahan, distribusi bantuan, dan progres pelaksanaan program.
“Kami pastikan koordinasi bersama dinas pertanian berjalan efektif agar seluruh program dapat diukur hasilnya dan bantuan dari negara tersalurkan secara transparan,” tegas Brigjen Langgeng.
Target tanam satu juta hektare dengan output 4 juta ton jagung ditargetkan rampung dalam satu tahun. Pemerintah telah menjalin kesepakatan dengan BULOG melalui nota kesepahaman (MoU) untuk penyerapan hasil panen sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Polri turut mengaktifkan kelompok tani, memfasilitasi penyusunan proposal bantuan ke Kementan, serta menjaga komunikasi aktif antara petani dan dinas terkait.
“Polri tidak berperan sebagai pelaksana teknis maupun pendana. Kami hadir sebagai fasilitator, penggerak, dan pengawal agar seluruh bantuan negara tersalurkan tepat sasaran,” tambah Langgeng.
Melalui kolaborasi lintas sektor antara Kementan dan Polri, pemerintah optimistis program peningkatan produksi jagung ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong kemandirian desa.