 |
| Masyarakat Gorontalo Minta MUI Rilis Daftar Produk yang Diboikot |
timurpost.id - Persoalan Boikot saat ini masih menjadi perbincangan publik. Salah satunya masih menjadi buah bibir masyarakat Gorontalo yang mayoritas berpenduduk muslim. Mereka hingga kini masih masih mempertahankan daftar produk yang Diboikot.
Mereka menilai, jika fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal boikot tidaklah proporsional. Spekulasi yang muncul di dunia maya soal fatwa ini, malah memunculkan masalah baru yang erat dengan perputaran ekonomi masyarakat.
Salah satunya, fatwa ini sangat mengganggu perputaran bisnis dari sakala di tingkat bawah hingga nasional. Banyak produk yang tidak ada sangkut pautnya dengan polemik Israel dan Palestina justru ikut terdampak akibat banyaknya spekulasi yang muncul di media sosial.
"Saya memiliki toko yang menjual barang harian, banyak produk yang biasanya dibeli tak lagi laku. Setelah cek medsos, barang itu katanya berafiliasi ke Israel," kata Novita salah satu pengusaha barang harian dan bahan pokok di Gorontalo.
Dengan begitu, kata Novita, toko miliknya terjadi penurunan omset yang begitu signifikan. Bahkan sebelum fatwa MUI keluar banyak produk yang katanya di boikot, tak lagi diminati masyarakat. Padahal, sebelum isu boikot itu ada, barang dan produk makanan yang dijualnya laris manis.
"MUI seharusnya mengeluarkan daftar produk yang Diboikot. Jangan mengeluarkan fatwa seperti bola liar yang ditafsirkan sendiri oleh masyarakat," katanya.
Peluang Persaingan Bisnis
Sementara itu, menurutnya pengamat Ekonomi di Gorontalo Bahrudin Una, kondisi seperti ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk saling menjelekkan produk oleh oknum-oknum tertentu. Akan ada produk baru yang bermunculan dengan menggunakan label yang tidak berafiliasi terhadap Israel.
Selain itu, akan muncul juga informasi hoaks baik di media sosial atau melalui informasi digital soal produk yang berafiliasi dengan Israel. Padahal, tidak semua produk Israel dan Yahudi yang mendukung gerakan Zionis.
"Nah, ini harusnya yang dipahami pemerintah Indonesia. Jangan sampai boikot hanya menimbulkan masalah baru, mulai dari persaingan bisnis, informasi hoaks hingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi," kata Bahrudin.
Dosen Universitas di Gorontalo itu mengaku, harusnya MUI merilis produk yang diduga kuat berafiliasi dengan Israel. Agar supaya, masyarakat bisa tau mana yang tidak bisa dan mana yang boleh dibeli.
"Kalau begini, kan masyarakat banyak yang tidak tau. Gara-gara informasi produk boikot di medsos, masyarakat ikut menghakimi bahwa itu produk berafiliasi dengan dengan Israel," imbuhnya.
Dirinya berharap, pemerintah dalam hal ini MUI lebih melihat dampak baik dan buruknya fatwa tersebut. Sebab, saat ini banyak perusahaan nasional yang struktur saham perusahaan yang berafiliasi dengan orang-orang keturunan Yahudi.
"Menghakimi produk sebagai daftar Boikot bisa jadi mengancam perusahaannya juga. Bisa jadi di dalam perusahaan itu ada orang Indonesia yang bekerja di dalamnya yang ikut terdampak hanya karena sebuah fatwa," ia menandaskan.