timurpost.ID
 |
| Presentase realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi se Indonesia tahun anggaran 2021 yang dipaparkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori pada rapat koordinasi Kemendagri dengan Pemda seluruh Indonesia dalam rangka percepatan realisasi APBD, yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (18/6/2021). (Foto: Istimewa) |
timurpost.id – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tercatatat sebesar 39,16 persen atau tertingi se Indonesia.
Hal tersebut terungkap pada rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Pemda seluruh Indonesia dalam rangka percepatan realisasi APBD, secara virtual, Jumat (18/6/2021).
“Alhamdulillah tadi dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri kita Provinsi Gorontalo menjadi yang pertama dan terbaik di dalam realisasi APBD,” ungkap Sekda Darda usai mengikuti rapat koordinasi di ruang Huyula Kantor Gubernuran Gorontalo.
Darda mengatakan percapaian tersebut membuktikan bahwa program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan dengan maksimal sehingga realisasi belanja APBD menjadi terbaik dari semua daerah.
“Tentunya dengan apresiasi Kementerian Dalam Negeri mudah mudahan akan memberikan dampak terbaik bagi masyarakat dan khususnya pertumbuhan ekonomi di Gorontalo,” ucap Darda.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota agar terus mempercepat realisasi APBD untuk memicu pertumbuhan ekonomi, terutama daerah yang realisasinya masih rendah. Sejalan dengan arahan presiden agar ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2021 naik di atas 7 persen.
“Data yang masih kecil kami berharap segera melakukan percepatan realisasi. Data ini data bergerak mudah mudahan data yang disampaikan nanti akan lebih tinggi,” harapnya.
Dari data capaian realisasi, posisi kedua ditempati Provinsi Lampung dengan realisasi belanja APBD sebesar 35,02 persen, kemudian Kalimantan Selatan 34,44 persen dan Jawa Barat 33,86 persen.(rls)
